Laporan
- Piagam Audit Intern BPR Danapos 2025
- Laporan Publikasi BPR Danapos Triwulan I 2025
- Laporan Publikasi BPR Danapos Triwulan II 2025
- Laporan Publikasi BPR Danapos Triwulan III 2025
- Laporan Publikasi BPR Danapos Triwulan IV 2025
- Penilaian Tingkat Kesehatan BPR Semester I 2025
- Penilaian Tingkat Kesehatan BPR Semester II 2025
- Laporan Tata Kelola BPR Danapos Tahun 2025
- Laporan Tahunan BPR Danapos Tahun 2025
- Laporan Berkelanjutan BPR Danapos Tahun 2025
- Laporan Publikasi BPR Danapos Triwulan I 2024
- Laporan Publikasi BPR Danapos Triwulan II 2024
- Laporan Publikasi BPR Danapos Triwulan III 2024
- Laporan Publikasi BPR Danapos Triwulan IV 2024
- Laporan Berkelanjutan BPR Danapos Tahun 2024
- Laporan Tata Kelola BPR Danapos Tahun 2024
- Laporan Tahunan BPR Danapos Tahun 2024
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dengan ini diberitahukan perubahan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Pos menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057872.AH.01.02 Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos.
Berita Finansial
- BTN perkuat "ecosystem banking" guna dongkrak CASA hingga "fee-based"
- Inflasi di Sultra tembus 4,07 persen, beras jadi penyumbang utama
- Inhealth perkuat integrasi layanan dengan induk usaha IFG Life
- OJK Kediri sebut industri BPR dan BPRS tunjukkan kinerja positif
- OJK: Total aset BPR-BPRS tumbuh 3,70 persen capai Rp236,69 T per Maret
- Sumsel inflasi 0,61 persen pada Mei, dipicu harga cabai dan bawang
- Purbaya: Pasal 33 UUD 1945 ikhtiar bersama untuk kemakmuran rakyat
- Bappenas dorong optimalisasi skema perpajakan bagi platform OTT
- DBS: Keberhasilan obligasi SMI prospek cerah infrastruktur nasional
- Menkeu tegaskan Pancasila jadi pedoman pengelolaan keuangan negara